Dhamas Pratista
Sedang berlangsung (15/03/2023) Acara Expert Meeting mengenai Stunting yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO) bekerja sama dengan Indonesia Health Care Forum (INDOHCF), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), pada kesempatan ini ketua umum DPP PERSAGI, Rudatin SSt.MK, SKM, M.Si bersama dengan IAKMI memberikan beberapa rekomendasi antara lain:
Prevalensi Stunting dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif, meningkat pada periode 2010-2013, kemudian menurun pada tahun 2018 (30,8%). Dalam laporan SSGBI tahun 2019 prevalensi stunting kembali menurun yaitu 27,7% (Kementerian Kesehatan, 2020). Data Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 juga menunjukkan penurunan prevalensi stunting 3.3% menjadi 24.4% dan pada tahun 2022 turun menjadi 21,6% (SSGI, 2022). Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan program intervensi stunting baik intervensi sensitif dan spesifik; namun demikian masih perlu upaya yang lebih keras menuju target 14% pada tahun 2024.
Capaian SSGI 2022 (21,6%) masih di bawah target RPJMN 2022 sebesar 18,4% dan masih belum memenuhi toleransi WHO sebesar 20%. Oleh karena itu, untuk mencapai target prevalensi stunting sebesar 14% pada 2024, penurunan pada 2023 dan 2024 diharapkan paling sedikit 3,8% per tahun. Pada tahun 2022, Pemerintah telah melakukan pendampingan terpadu pada 12 Provinsi Prioritas, 5 Provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak, dan 7 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di antara 34 provinsi yang ada.
Diproyeksikan bahwa jika 12 Provinsi tersebut akan merepresentasikan 60% populasi balita nasional. Artinya, jika strategi ini berhasil, maka kontribusi dalam penurunan stunting nasional juga signifikan. Hasil SSGI 2022 menunjukan bahwa 10 dari 12 provinsi prioritas mengalami penurunan angka stunting ≥3% bahkan di 2 provinsi terjadi penurunan sangat besar mencapai 5%, dan jumlah yang signifikan yaitu Jawa Barat dan Kalimantan Selatan. Walaupun tercatat juga 2 provinsi dengan prevalensi stunting meningkat yaitu Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat.
Paling tidak ada 3 asumsi yang bisa dibangun dari fakta ini, bahwa: 1) Pendampingan pemerintah pusat ke daerah dengan nasihat yang sesuai potensi dan kebutuhan daerah berkontribusi pada peningkatan kinerja untuk mencapai target, 2) Daerah dengan tantangan jumlah absolut sasaran ternyata mampu menurunkan prevalensi stunting, 3) Ada 15% daerah yang sekalipun didampingi ternyata angka stuntingnya meningkat, hal ini perlu mendapatkan kajian lebih mendalam untuk mencari penyebab dan akar masalahnya.
Pemerintah telah berkomitmen untuk mencapai target prevalensi stunting sebesar 14% pada 2024 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Strategi percepatan penurunan stunting telah dituangkan dalam Perpres 72 Tahun 2021 serta arahan-arahan Presiden Joko Widodo setiap tahunnya untuk lebih fokus dan tajam dalam merealisasikan pencapaian target.
Presiden memberikan arahan di tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan antropometri di semua Posyandu dan USG di semua Puskesmas; meningkatkan edukasi kepada masyarakat, kampanye masif pemberian ASI dan MP-ASI, kampanye komunikasi untuk kesadaran dan perubahan perilaku dalam pengasuhan responsif, termasuk promosi isi piringku serta konsumsi protein hewani dengan harga terjangkau dan mudah didapat serta pemenuhan kebutuhan air bersih dan fasilitas sanitasi.Memperkuat upaya preventif dan promotif Primary Health Care dengan cara: a) pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan di Puskesmas sesuai standar akreditasi (Permenkes No.43 tahun 2019) termasuk Tenaga Pelaksana Gizi (TPG); b) pemenuhan kebutuhan USG di semua Puskemas dan alat antropometri standar di semua posyandu pada tahun 2023; c) memastikan TPG dan puskesmas melakukan SDIDTK (stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang) secara rutin (3 bulan sekali untuk anak usia di bawah 2 tahun dan 6 bulan sekali untuk anak usia 2-5 tahun); d) memastikan semua Puskesmas mempunyai keterampilan untuk pemeriksaan USG utamanya bagi ibu hamil pada triwulan I sesuai PMK terbaru (6 kali pemeriksaan kehamilan).
Penguatan kepemimpinan desa dalam mensinergikan semua kekuatan/potensi SDM yang ada di desa termasuk Kader Pembangunan Manusia, Babinsa, Babinkamtibmas, kader posyandu, tenaga pendidik PAUD, dan kader Keluarga Berencana. Sinergitas tersebut untuk mendorong kerja bersama (kolaborasi) termasuk memastikan 600.000 Tenaga Pendamping Keluarga mempunyai keterampilan dan kapasitas untuk melakukan kunjungan rumah yang berkualitas kepada keluarga berisiko stunting.
Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) yang beranggotakan hampir 50.000 tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai inovasi yang kami miliki telah melaksanakan edukasi dan konseling kepada masyarakat terutama keluarga yang mempunyai ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita serta remaja putri dalam rangka penerapan pemenuhan gizi yang tepat dan adekuat dalam mengatasi masalah stunting di Indonesia.
Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mengutamakan upaya-upaya promotive dan preventif dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia di setiap tahapan siklus reproduksi manusia. Dengan jumlah anggota mencapai 100.000 orang tersebar di seluruh Indonesia, mendukung percepatan penurunan stunting di Indonesia dilaksanakan dengan pendataan dan pemetaan untuk deteksi dini, Pendidikan, promosi kesehatan, penyuluhan, Komunikasi-Informasi-Edukasi (KIE) kepada seluruh lapisan masyarakat.
Salam Svastha Harena
Gizi Baik, Bangsa Sehat, Negara Kuat !!!