KECENDERUNGAN MASALAH GIZI BURUK DI INDONESIA

Abstract

Prevalensi  gizi  kurang  dan  buruk  menurut  BB/U  belum banyak  berubah  dari  sejak  krisis  hingga  kini,
sementara  dana  untuk  program  perbaikan  gizi  semakin meningkat.  Revitalisasi  Posyandu  dan  Sistem
Kewaspadaan  pangan  dan  Gizi  (SKPG)  untuk  penanggulangan  masalah  rawan  pangan  dan  gizi  di
sebagian  besar  kabupaten  di  Indonesia  tidak  diimplementasikan.  Telaahan  ini  bertujuan  untuk
mempelajari  beberapa  fakta  dari  hasil  analisis  data tentang  gizi  kurang  dan  gizi  buruk  yang  terjadi  di
Indonesia. Data yang digunakan adalah hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Jawa Barat tahun 2004, Hasil
Survei Gizi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pasca-Tsunami, 2005, dan survei masalah gizi
mikro  di  7  provinsi  tahun  2006.  Hasil  menunjukkan  bahwa  dari  21,3  persen  anak  balita  yang  termasuk
kategori rawan, 10 persen di antaranya sangat rawanuntuk menjadi status BB/U Rendah (Gizi Kurang).
Kemudian, secara umum dari 32,9 persen anak balita berstatus BB/U Rendah yang ada pada posisi rawan,
13,2 persen di antaranya ada pada posisi sangat rawan untuk menjadi status BB/U Sangat Rendah (Gizi
Buruk).  Berdasarkan  TB/U,  proporsi  anak  balita  dengan TB/U  Normal  yang  rawan  untuk  menjadi  status
TB/U Pendek meningkat seiring dengan bertambahnya umur. Secara umum 39,9 persen anak balita yang
berstatus  TB/U  pendek  ada  pada  posisi  rawan,  di  antaranya 17,8  persen  ada  pada  posisi  sangat  rawan
untuk  menjadi  status  TB/U  Sangat  Pendek.  Namun,  berdasarkan  BB/TB,  hanya  9  persen  anak  balita
berstatus BB/TB Normal yang ada dalam posisi rawan,3,9  persen di antaranya ada pada posisi sangat
rawan untuk menjadi status BB/TB Kurus. Karena jumlah anak balita berstatus gizi baik (normal) yang ada
pada posisi rawan terus meningkat mengikuti pertambahan usia, maka upaya perbaikan gizi yang bersifat
preventif sudah harus dilaksanakan sejak usia dini,tidak hanya untuk anak balita kurang gizi tetapi juga
bagi  anak  balita  yang  dikategorikan  berstatus  gizi  baik.  Arah  kebijakan  pemerintah  hendaknya  melalui
kegiatan  yang  bersifat  PREVENTIF  dan  PROMOTIF  yang  PROAKTIF,  harus  diimplementasikan  secara
benar, baik di pusat maupun di daerah.

Kata kunci: SKPG, Posyandu, status gizi